masukkan script iklan disini
Fokus Kabar (Rokan Hulu) - Masyarakat Exs Transmigrasi, sangat mengharapkan desa mereka segera di Definitifkan. Hal ini diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat kepada awak media Kamis 17/10/2024.
Salah seorang tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Exs Trans UPT 3 (SC) mengatakatan bahwa daerah mereka sejak tahun 2008 sudah bukan lagi wilayah Transmigrasi, " Daerah kami ini sejak tahun 2008, bukan lagi UPT, karna sejak saat itu sudah dikembalikan kepemerintah daerah,sebagai mana dulunya masuk kedalam kabupaten Kampar, namun sekarang sudah diwilayah kabupaten Rokan Hulu, tapi sudah sekian lama daerah kami ini tidak kunjung menjadi sebuah desa yang Definitif " ungkapnya.
Masih ditempat yang sama salah seorang tokoh pemuda, yang iden titasnya tidak mau disebutkan, menambahkan apa yang telah disampaikan tokoh masyarakat tadi bahwa pihaknya sangat merasa heran " Saya jadi heran juga pak, daerah kami ini sudah ada nama desanya, yaitu desa Kepenuhan Sejati, pasilitas desa sudah ada, tapi kenapa Identitas kami seperti KTP/KK masih ercantum atas nama desa lain, lebih herannya lagi Identitas kami tidak berlaku untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi, pada KTP kami tercantum RT/RW nya, tapi di desa yang sama RT/RW ini ada ditempat lainnya " katanya penuh keheranan.
Sementara tokoh masyarakat lainnya (AG) mengatakan, bahwa semua pasilitas desa yang ada sekarang adalah hasil swadaya masyarakat untuk membangunnya, " Ini semua pasilitas yang ada ini adalah dibangun dengan Swadaya masyarakat disini pak !, kami membangun kantor, membangun sekolah, mbangun Puskesmas, membangun Masjid dan lainnya, semua dari Swadaya masyarakat, tanpa ada sedikitpun bantuan dari Pemerintah manapun juga, kami ini seperti Anak Ayam kehilangan Induk, kami disini dilihat bila ada perlunya saja " pungkasnya.
Selanjutnya para Tokoh masyarakat tersebut sangat mengharapkan kepada para pemangku kebijakan dinegri ini agar dapat secepat mengabulkan harapan mereka, untuk menjadikan desa mereka menjadi desa yang benar benar diakui di pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
Terkait hal ini awak media mencoba menghubungi Pejabat Sekretaris Desa Kepenuhan Sejati melalui Ponselnya untuk mengkonfirmasi, namun Ponselnya tidak aktif.
(Wagiran)
