masukkan script iklan disini
Fokus Kabar (Kota Cirebon) - Komisi I DPRD Kota Cirebon mengevaluasi kinerja sejumlah perangkat daerah, Kamis (24/04/2024). Di samping itu, Komisi I juga mencatat berbagai persoalan sebagai bahan rekomendasi untuk disampaikan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cirebon tahun 2024.
Perangkat daerah mitra kerja Komisi I yang hadir menyampaikan hasil rekomendasi yaitu, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan BPBD Kota Cirebon.
Memimpin jalannya rapat, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi mengatakan, Komisi I ingin mengetahui sejauh mana progres hasil rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Kemudian, Komisi I juga mencatat persoalan kekinian di masing-masing dinas pengampu sebagai bahan rekomendasi kepada Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang disampaikan pada LKPj Walikota Cirebon tahun 2024.
“Rapat ini, kami ingin mengetahui sejauh mana hasil evaluasi LKPj tahun lalu. Kemudian, kami mencatat persoalan kekinian sebagai bahan rekomendasi untuk tahun berikutnya,” ujarnya saat memimpin rapat di ruang rapat gedung DPRD.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH menyoroti berbagai persoalan pembangunan daerah, khususnya menyangkut optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Seperti sektor pengelolaan parkir, dan pengoperasian BRT.
Ia pun menjelaskan, hasil studi komparasi penatakelolaan parkir di Kota Surakarta sudah bisa terang benderang. Artinya, sistem pengelolaan sudah dipahami tinggal mengimplementasikan manajemen pengelolaan parkir di Kota Cirebon
“Sistemnya sudah terang, tinggal bagaimana implementasi dari hasil studi komparasi di daerah luar. Terkait masalah parkir ini, Komisi I ingin tahu bagaimana tetap menerjemahkan hasil akhir dari studi komparasi,” katanya.
Beberapa catatan rekomendasi Komisi I DPRD kepada Pemerintah Daerah pun dibahas seperti sarana dan prasarana belum memadai di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), penerangan jalan umum, persoalan penyakit masyarakat yang semakin menjamur dan berbagai catatan bahan rekomendasi lainnya.
“Kami melihatnya miris yah, seperti Damkar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi untuk kantor saja belum juga direalisasi. Untuk ke depan, persoalan ini akan disampaikan kepada Walikota,” katanya.
Hadir juga saat rapat Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon lainnya, Andi Riyanto Lie SE dan Cicih Sukaesih.
(herwin)
