Fokus Kabar (Cirebon) - Salah satu tokoh masyarakat Kota Cirebon Nurhaidi kembali mengkritik keras terkait tunjangan perumahan dan transportasi yang di terima Anggota DPRD Kota Cirebon kian jadi polemik.Perwali Kota Cirebon No.5 Tahun 2025 merupakan sebuah ironi di satu sisi kondisi ekonomi masyarakat tengah terpuruk namun Wakil Rakyat dan Penguasa berlimpah harta diduga dari hasil keringat rakyatnya ,10/9/2025.
Sebuah pelajaran berharga dimana tunjangan DPR RI dihilangkan karena terjadi demo besar besaran secara masif , jangan sampai hal seperti ini terjadi di Kota Cirebon, kita minta Walikota Cirebon dan Anggota DPRD segera mencabut PERWALI NO.5 TAHUN 2025 khusus Pasal 18 dan 23 karena secara tidak langsung mereka sudah menabrak etika dan moral disaat Kondisi politik dan ekonomi tengah krisis,ungkapnya.
Nurhaidi berharap penguasa punya rasa empati kepada masyarakat yang kurang mampu,sebaiknya anggaran yang fantastis lebih dari 2,4 Milyar perbulan itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan membangun Kota Cirebon, karena kami yakin anggaran tersebut bersumber dari Pajak rakyat jadi harus kembali ke rakyat dan bukan untuk di nikmati oleh segelintir elit saja.
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali rakyat dan masyarakat Cirebon wajib untuk mendapatkan keadilan sosial tersebut.lebih lanjut Nurhaidi menjelaskan bilamana Walikota dan Anggota DPRD mempertahankan tunjangan tersebut,maka sewajarnya mereka layak disebut Nir empati, maka kami siap untuk turun ke jalan guna menggalang donasi recehan sebagai bentuk sumbangan dari masyarakat untuk Wakil Rakyatnya yang masih merasa kurang dan tetap mempertahankan Perwali tersebut. ( Prayoga)
