Fokus Kabar (Cirebon) - Beberapa Anggota LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) mendatangi sekolah menengah pertama nomor satu di Kota Cirebon guna mengadakan pertemuan resmi kunjungan dengan agenda menemui Kepala SMP 1 Kota Cirebon selaku Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk menyampaikan aspirasi serta menjalin hubungan yang lebih baik. (21/07/25).
Audiensi di gelar pagi itu dengan beragam masalah sosial yang terjadi selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Disdik Kota Cirebon tahun 2025 yang baru saja usai dari pelaksananya.
Salah satunya dari penanggungjawab audiensi Achmad Sofyan di dalam keterangannya mengatakan, di SPMB tahun 2025 SMP Negeri Kota Cirebon khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kejaksan, itu ada SMP 1, 2 dan 5 masih banyak murid baru yang daftar di tahap dua jalur domisili di dalam Kota maupun luar Kota yang tidak terakomodir.
"Di duga banyak Kartu Keluarga (KK) abal-abal". Katanya, Ia memberikan contoh ada yang dari belakang sekolah tidak di terima dari jalur luar Kota seperti dari Kecamatan darma dan gunung jati itu tidak diterima akan tetapi dari Kecamatan perbatasan Kabupaten Cirebon Indramayu diterima. Makanya pada Senin kemarin saya silaturahmi dengan Kepala SMP 1 ini. Karena beliau ini merangkap sebagai Ketua MKKS.
"Jadi Pak Lilik merangkap sebagai MKKS di Kota Cirebon saya silaturahmi tadinya mau menanyakan ada dua versi perwali yang satu tanggal 25 Mei 2025 yang satunya 16 Juni 2025". Ujarnya.
Begitu saya datang ada sedikit insidenlah menurut orang luar. Kita silaturahmi baik-baik, nah pada akhirnya kita berupaya berkordinasi dengan pihak keamanan bahwa kita akan demo dan alhamdulillah hari ini bisa terselesaikan paparnya.
Akhir pernyataannya dengan awak media, beliau menegaskan soal Perwali yang ada dua versi itu kita tunggu sampai tiga hari kalau sampai tiga hari belum ada kepastian. Hukum yang secara hak anak-anak tersebut di terima di sini di kalahkan oleh yang namanya wani piro (berani berapa) Ya, saya akan bicara hukum, bikin laporan resmi karena ada dugaan KKN dan gratifikasi. Tegasnya.
Di tempat terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Lilik Agus Darmawan. S.PD menuturkan, kami sudah menyampaikan kepada audiensi tentang situasi SPMB SMPN 1 Kota Cirebon dan alhamdulillah tadi sudah ketemu mereka menyampaikan aspirasinya.
"Sebenarnya ini pertemuan kedua kalinya tentang masalah yang mereka tanyakan. Sebelumnya ada beberapa hal yang bisa kami jawab salah satunya Perwali keputusan ada di Pemerintah Kota dan bukan dinas pendidikan". Ujar Lilik.
Kawan-kawan LSM juga menanyakan tentang siswa yang belum bisa di terima SMP 1, SMP 5 dan SMP 6. Kami juga sampai saat ini sesuai batas waktu yang sudah terencana yaitu sesuai Perwal yang ada. 11 rombel per kelas di isi 38 murid. Jadi siswa baru yang masih belum di terima SMP 1 harus semangat. Ada beberapa sekolah yang masih kurang dapat ke sekolah tersebut. Pintanya.
Saat di tanya terkait dugaan ada KK palsu menurut beliau perlu kami sampaikan juga ke dinas pendidikan. Ya, karena jarak dan sebagainya semua ada di sana kecuali verifikasi ada di SMP seandainya ada data yang salah tidak lengkap bisa di batalkan misalnya jarak sekolah dan rumah tidak sesuai dengan KK Aslinya.
Mudah-mudahan semua ada jalan solusinya. Apa yang menjadi cita-cita masyarakat untuk putra -putrinya bisa belajar di SMP 1 Kota Cirebon tercapai. Semoga SPMB dapat berjalan dengan baik dan normal.
(Prayoga )
