Fokus Kabar (Cirebon) - Dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan layanan yang terintegrasi, cepat, dan efisien bagi masyarakat, Pemerintah Kota Cirebon meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. MPP hadir bukan hanya sebagai gedung pelayanan, tetapi sebagai simbol transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Dengan konsep “satu pintu sejuta layanan”, MPP Kota Cirebon telah menghimpun berbagai jenis layanan dari lintas instansi, baik dari dinas pemerintah daerah, kementerian/lembaga vertikal, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ke dalam satu area yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini, MPP Kota Cirebon memiliki 15 gerai layanan, dan hingga Agustus 2025, tercatat telah melayani sebanyak 8.412 pemohon dari berbagai latar belakang kebutuhan administrasi.
Peresmian MPP Kota Cirebon dilakukan serentak bersama 10 daerah lainnyaoleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, didampingi oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dalam agenda peresmian MPP periode Triwulan III Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid, Rabu (24/9/2024) .
.jpeg)
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran MPP harus dimaknai lebih dari sekadar penambahan jumlah. “MPP adalah manifestasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Di sinilah kita menghadirkan pengalaman pelayanan yang utuh, di mana masyarakat merasa dilayani dan dihargai. Ini bukan hanya memenuhi arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam delapan agenda besar reformasi birokrasi, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang nyata dan berdampak,” ujar Rini.
Ia menambahkan, MPP bukan tempat berkumpulnya layanan semata, melainkan bentuk integrasi dan kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, serta instansi non-pemerintah.
“MPP lahir sebagai konsep dan terobosan yang menyatukan seluruh layanan dalam satu tempat. Ini adalah bagian dari rencana pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat dan responsif terhadap dinamika zaman, terutama dalam mendukung arah kebijakan reformasi digital dan peningkatan kualitas SDM aparatur negara,” lanjutnya.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, turut menyampaikan bahwa peresmian MPP menjadi momentum penting bagi Kota Cirebon dalam memperkuat integrasi pelayanan publik.
“Dengan adanya MPP, masyarakat kini bisa mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan transparan. Ini adalah upaya kami untuk memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat Cirebon,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sistem, pelatihan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih akomodatif.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peresmian, turut dilaksanakan sesi knowledge sharing bertema “Penguatan Peran Kementerian/Lembaga dalam Penyelenggaraan MPP” yang menghadirkan narasumber nasional seperti Co-founder & Chief of Growth Officer Think Policy, Florida Andriana, serta Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Imam Gunarto. Sesi ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan MPP di seluruh Indonesia.
Dengan diresmikannya 11 MPP baru, termasuk MPP Kota Cirebon, kini tercatat telah ada 296 Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia, atau mencakup 58 persen pemerintah daerah. Jumlah ini diharapkan terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berdaya saing.
(herwin)
