Anggaran Jalan, Kualitas Hilang: Potret Proyek DPKPP Indramayu? -->

Anggaran Jalan, Kualitas Hilang: Potret Proyek DPKPP Indramayu?

Fokus Kabar
Thursday, September 25, 2025 Last Updated 2025-09-25T11:41:16Z


Fokus Kabar  (Indramayu) -
Bau tak sedap menyeruak dari sejumlah proyek infrastruktur yang digarap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Indramayu dalam APBD 2025. Sejumlah kegiatan bernilai miliaran rupiah dituding sarat kejanggalan: dari dugaan manipulasi dokumen, pengerjaan asal jadi, hingga praktik yang menabrak standar keselamatan kerja (K3).

Informasi yang dihimpun menyebut sedikitnya empat proyek kini menjadi sorotan publik.

Pertama, pemasangan pagar lanjutan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) senilai Rp851,5 juta. Proyek yang digarap CV Jati Ilalang ini dituding bermasalah karena diduga ada perubahan RAB tanpa prosedur adendum kontrak resmi. Salah satu ormas lokal menuding, kontrak ini sarat rekayasa sejak tahap administrasi.

Kedua, proyek peningkatan jalan di Gang Semangka, Perumahan Bumi Mekar, Kelurahan Lemahmekar, senilai Rp116 juta. Dikerjakan oleh CV Astana Jaya pada Juli lalu, kualitas pekerjaan dinilai buruk. 

Ketiga, proyek drainase di Blok Balai Desa Lama, Desa Losarang, Kecamatan Losarang, dengan anggaran Rp196 juta (CV Alden Jaya). Alih-alih memberi manfaat, hasil pekerjaan justru memicu kekecewaan. Seorang Warga setempat terang-terangan menyebut pengerjaan asal-asalan.

Keempat, rehabilitasi drainase pemukiman Lemahmekar, dengan pagu Rp242,9 juta yang dilaksanakan CV Dua Garis Biru. Lagi-lagi, muncul dugaan penyimpangan dan praktik manipulatif dalam pelaksanaan. Proyek ini bahkan sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dugaan bahwa sejumlah proyek dijalankan tanpa standar mutu kian menguat. Beberapa ormas lokal bahkan mulai mengendus adanya pola praktik lama: proyek dikebut tanpa kontrol ketat, sementara kontraktor diduga diberi keleluasaan mengutak-atik spesifikasi teknis.

Saat dimintai tanggapan, Kepala DPKPP Indramayu, Ervin Marpinda, memilih irit bicara. Ia hanya melemparkan kontak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek kepada wartawan tanpa memberi penjelasan lebih jauh.

Kini, bola panas ada di tangan aparat pengawas. Pertanyaan publik sederhana: apakah proyek-proyek ini hanya sekadar salah urus, atau ada permainan sistematis yang menggerogoti uang rakyat? 


( Tri Hadi)

Komentar

Tampilkan

Terkini